Ketapang -- Kalbar ~ tabloid info polri.Id. ( 23/9/2026 ) Desa mensubang kecamatan Tayap kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,Pemandangan memilukan sekaligus memarahkan terpampang nyata di aliran Sungai Mensubang, Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,Lima unit ponton tambang emas tanpa izin alias "tambang peti" terlihat berjejer rapi, berasap hitam, mengeruk dasar sungai,sepuasnya tanpa ada yang berani menghentikan.

Air sungai yang dulunya bening menjadi keruh kecokelatan pekat, lumpur menyebar ke mana-mana, ekosistem hancur, sumber air bersih warga tercemar parah. Tapi yang paling menyakitkan hati tak ada satu pun teguran, tak ada satu pun tindakan dari Aparat Penegak Hukum seperti (APH) Padahal di kecamatan lain, kegiatan persis seperti ini sudah ditindak tegas dan ditutup paksa sebut

Seorang warga Desa Mensubang yang tak ingin disebutkan namanya meluapkan kekecewaannya kepada awak media Info Polri.

"Kami sungguh kecewa berat, Kenapa di tempat lain segera ditindak, tapi di sungai kami dibiarkan begitu saja air tak layak pakai, ikan hilang, anak-anak tak bisa lagi mandi di sungai Ke mana perginya aturan itu semua, Apakah sungai kami beda hukumnya Kami menuntut dengan tegas: hentikan sekarang juga turun tangan dan lindungi sungai kami yang sllu kami warga mengunakan nya.

lima unit ponton tambang peti terlihat berjejer dan beroperasi di Sungai Mensubang, Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. terlihat asap hitam mengepul, air sungai berubah keruh pekat kecokelatan, tidak ada pengawasan, tidak ada larangan tidak ada teguran keras semuanya dibiarkan leluasa.

Sementara aturan yang dilanggar secara jelas,

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) ILEGAL Pengerukan di badan sungai Ini masuk kategori penambangan di kawasan sumber air yang dilarang.

Sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga miliaran rupiah seperti

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Pencemaran air, kerusakan ekosistem sungai, serta mengganggu ketersediaan air bersih bagi warga setempat, semuanya melanggar ketentuan dasar perlindungan lingkungan,

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

Melanggar baku mutu air dan ambang batas pencemaran yang ditetapkan pemerintah,

Perda Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Barat.

Melarang pengerukan di badan sungai yang dapat merusak tata ruang perairan, mengikis tanggul, serta mengganggu kehidupan warga di sekitarnya,

Salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya meminta seluruh pihak berwenang mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Dinas lingkungan Hidup, Dinas ESDM, hingga Pemerintah Kecamatan dan Desa segera turun tangan,Jangan tunggu sampai sungai rusak total baru ada pergerakan dan baru bertindak hukum harus ditegakkan sama rata, di mana pun, untuk siapa pun, apa lagi merusak sumber air sungai yang mana dari jaman ke jaman nenek moyang kami mengunakan air sungai tersebut tanpa air yang bersih Sungai yang jernih apa masih bisa digunakan untuk seperti biasanya ini sangat menyakitkan kami. ( Tim )