tabloidinfopolri.id, PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PELITA PRABU Provinsi Kalimantan Tengah berharap BNI Finance Palangka Raya memberikan tanggapan atas permohonan mediasi terkait perselisihan pembiayaan satu unit Toyota Rush bernomor polisi KH 1039 HH. Upaya tersebut ditempuh untuk mendorong penyelesaian secara musyawarah, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua DPW PELITA PRABU Kalimantan Tengah sekaligus Ketua DPD PENGACARA & AKTIVIS SEJATI (PASTI) Kalimantan Tengah, Andre L. Awan, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat Nomor 010/DPW-PP/KALTENG/VIII/2026 tertanggal 26 Agustus 2026 kepada BNI Finance Palangka Raya.

Surat tersebut berisi permohonan mediasi dan penyelesaian perselisihan terkait pembiayaan kendaraan milik nasabah Marlianson, yang dikenal dengan nama Janson.

“Melalui surat tersebut, kami mengharapkan adanya kesempatan untuk melakukan mediasi bersama. Hal-hal yang perlu diklarifikasi antara lain perjanjian pembiayaan, riwayat pembayaran, rincian kewajiban, serta dokumen penagihan yang berkaitan dengan persoalan ini,” ujar Andre L. Awan.

Menurut Andre, permohonan mediasi tersebut merupakan upaya untuk mempertemukan para pihak guna membahas persoalan berdasarkan dokumen yang relevan dan dapat diverifikasi.

Surat permohonan itu ditandatangani bersama oleh Andre L. Awan dan Sekretaris DPW PELITA PRABU Kalimantan Tengah, Marshel Alfried, serta ditembuskan kepada Ketua Umum DPP PELITA PRABU.

Andre menyampaikan bahwa hingga berita ini disusun, pihaknya belum menerima tanggapan atas permohonan mediasi tersebut, berdasarkan informasi yang dimiliki pihaknya.

“Kami berharap BNI Finance Palangka Raya dapat memberikan tanggapan dan membuka ruang dialog agar persoalan ini bisa dibahas secara proporsional. Kami ingin penyelesaian dilakukan berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi, isi perjanjian, serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Andre.

PELITA PRABU bersama PASTI Kalimantan Tengah menyatakan akan terus mengawal upaya penyelesaian persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan organisasi dan prosedur hukum yang berlaku.

Andre juga menyampaikan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk meminta fasilitasi atau menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila diperlukan, dengan memperhatikan mekanisme pengaduan, kewenangan lembaga, serta kelengkapan dokumen pendukung.

“Kami tetap mengutamakan penyelesaian melalui mediasi. Apabila belum tercapai kesepakatan, kami akan mempertimbangkan langkah selanjutnya sesuai prosedur yang berlaku. Harapan kami, semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjelaskan persoalan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

DPW PELITA PRABU Kalimantan Tengah menekankan pentingnya lima prinsip dalam penyelesaian sengketa pembiayaan, yakni keadilan, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap perjanjian yang sah dan ketentuan hukum, serta pencegahan konflik melalui komunikasi yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi membuka ruang bagi BNI Finance Palangka Raya untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab atas informasi yang diberitakan. Setiap tanggapan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan jurnalistik yang berlaku.

(Dy-INFPOL)