Tabloidinfopolri.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung akhirnya berhasil melaksanakan peringatan genap berusia 73 tahun pada Jumat, 6 November 2026.

Walaupun dimeriahkan sehari sebelumnya, Usia itu ditetapkan resmi melalui Keputusan KPU Nomor 170 Tahun 2026. Sejarahnya ditarik ke 7 November 1953, saat Presiden Ir. Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953.

Keppres itu menjadi fondasi terbentuknya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), badan yang membidani lahirnya Pemilu 1955, pemilu perdana rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat dan anggota konstituante.

Perjalanan lembaga pemilu tak pernah linier. Api demokrasi tak hanya menyala di pusat, tapi juga meletup hingga ke daerah.

Di tanah Minahasa, Sulawesi Utara, pada 13 Juli 1953, Presiden Soekarno bersama Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1953. Aturan itu membubarkan dan memperbarui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa.

Lembaga pemilu terus berganti wujud mengikuti zaman. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk tahun 1970 untuk mengawal pemilu era Orde Baru. KPU lahir kembali dari rahim reformasi lewat Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 sebagai lembaga independen hingga kini.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi. ”Tema itu menegaskan, suara di kotak pemilu bukan sekadar angka statistik. Suara itu wujud murni kedaulatan rakyat yang wajib dijaga dengan komitmen, integritas, dan transparansi tinggi.

Di KPU Kota Bitung, peringatan 73 tahun ini tak sekadar seremoni dan refleksi kebangsaan. Momentum ini dihangatkan dengan aksi nyata berupa santunan dan doa bersama anak-anak yatim.

“Bagi kami ini merupakan pengingat intuitif, bahwa di balik tugas berat mengawal konstitusi, nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan tetap menjadi ruh utama dalam setiap pengabdian,”katanya.

Deslie pun menegaskan, di usia ke-73 ini, KPU Kota Bitung berkomitmen terus menjaga kepercayaan publik dengan bekerja profesional, transparan, dan melayani.

Peringatan ini bukan hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga meneguhkan tekad untuk mengawal setiap suara rakyat demi demokrasi Indonesia yang semakin kuat. (Ran)