Tabloidinfopolri.id, OGAN ILIR Polemik penggunaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus menuai sorotan Persoalan tersebut bahkan berujung pada kecaman keras dari Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya.

Edwin mengecam keras tindakan peminjaman kendaraan operasional Damkar untuk kepentingan bersama perusahaan swasta Menurutnya, mobil pemadam kebakaran merupakan aset pemerintah yang memiliki fungsi vital dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Mobil pemadam kebakaran merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus selalu siap digunakan untuk melindungi masyarakat. Saya mengecam tindakan peminjaman untuk kepentingan bersama perusahaan yang mengorbankan kesiapsiagaan daerah tersebut, terlebih di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan," tegas Edwin.

Ia menilai, penggunaan armada Damkar untuk kepentingan perusahaan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan pertolongan akibat kebakaran, kendaraan yang seharusnya disiagakan justru berada di luar wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Bupati Bergerak Cepat, Plt Kadis Damkar Diganti

Merespons polemik tersebut, Edwin mengaku langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Ilir.

Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Ogan Ilir dengan mengambil keputusan tegas. Pada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang sebelumnya dijabat Edi Rahmat resmi diserah terimakan kepada Ibnu Hardi, yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda Kabupaten Ogan Ilir.

Edwin pun mengapresiasi langkah cepat Bupati dalam merespons persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.

"Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas Bupati Ogan Ilir dalam merespons persoalan ini. Langkah tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi pelayanan dan memastikan seluruh armada serta personel Damkar benar-benar siap melayani masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Edwin menegaskan bahwa pergantian pejabat bukanlah akhir dari persoalan. Ia meminta agar penggunaan kendaraan operasional Damkar tersebut diperiksa secara menyeluruh dan transparan.

Menurutnya, perlu diperjelas siapa pihak yang memberikan izin, apa dasar administrasi peminjaman kendaraan tersebut, serta apakah benar terdapat dugaan penyewaan sebagaimana informasi yang berkembang di masyarakat.

"Harus diperjelas bagaimana kendaraan itu digunakan dan apakah ada pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Edwin menambahkan, DPRD Ogan Ilir akan terus mengawal persoalan tersebut, termasuk memastikan kesiapan armada, pengawasan aset daerah, serta kecepatan respons petugas dalam menangani laporan kebakaran.

"Petugas di lapangan sedang bekerja keras menghadapi kebakaran. Mereka harus didukung dengan armada yang siap dan tata kelola yang baik. Keselamatan masyarakat Ogan Ilir harus selalu menjadi prioritas," tutupnya. ( m tahan )