Tabloidinfopolri.id,

Barito Utara, Kal- Teng - Minggu, 20 September 2026 , Dinamika hubungan kemitraan antara korporasi perkebunan kelapa sawit dengan kelembagaan petani kembali mencuat.

Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Kebun Lolo, Desa Sikan, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, pada hari ini Minggu, 20 September 2026, melakukan berupa pemasangan spanduk pelarangan aktivitas di areal perkebunan sawit kemitraan.

Spanduk tersebut bertuliskan: *"DILARANG PT. AGU BERAKTIVITAS DI WILAYAH KEBUN POKTAN LOLO"*

*I. OBJEK SENGKETA DAN DASAR HUKUM KEMITRAAN*

Objek lahan yang menjadi subjek pemasangan spanduk tersebut adalah areal perkebunan kelapa sawit milik Kelompok Tani Kebun Lolo dengan luasan ± 1.297 Hektare.

Dasar yuridis kemitraan tersebut, menurut keterangan Ketua Poktan, mengacu pada *Surat Keputusan / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/DSN-AGU/SPK/XII/2017, tertanggal 25 Desember 2017*, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, antara Poktan Kebun Lolo sebagai pihak pertama dan PT. Antang Ganda Utama (AGU) sebagai pihak kedua selaku mitra pengelola.

Perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur tentang pola kemitraan inti-plasma / bagi hasil / pengelolaan, termasuk di dalamnya kewajiban PT. AGU untuk melakukan pembayaran Sisa Hasil Kebun (SHK) kepada anggota kelompok tani secara periodik, proporsional, dan transparan sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.

*II. KRONOLOGIS DAN UPAYA MUSYAWARAH*

Persoalan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sengketa terkait dugaan wanprestasi berupa *keterlambatan pembayaran Sisa Hasil Kebun (SHK)* oleh PT. Antang Ganda Utama kepada Poktan Kebun Lolo telah berlarut.

Sebagai bentuk iktikad baik dan menempuh asas _restorative justice_ dan _musyawarah untuk mufakat_, para pihak telah melakukan pertemuan mediasi formal pada:

*Hari / Tanggal : Selasa, 9 September 2026*

*Tempat : Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara*

*Pimpinan Rapat : Asisten Administrasi Umum Setda Barito Utara, Ibu Anisa Cahyawati, S.Ag., M.Si.*

Dalam forum tersebut, agenda utama adalah mencari titik temu dan penyelesaian secara kekeluargaan atas tunggakan dan keterlambatan pembayaran SHK. Namun, menurut pihak Poktan, hingga rilis ini diterbitkan, belum ada realisasi konkret dan kepastian hukum atas hasil musyawarah tersebut.

*III. PERNYATAAN PIHAK KELOMPOK TANI*

Ketua Poktan Kebun Lolo, *Bapak Gazali*, dalam keterangannya kepada media menyampaikan rasa kekecewaan yang mendalam.

> "Nomor kontak WhatsApp para pengurus kelompok tani, hampir semua diblokir oleh para pimpinan PT AGU. Kami sangat kecewa atas tindakan dari PT AGU. Karena dari awal, sejak tahun 2017 kami telah lakukan kontrak kerja antara kelompok tani Kebun Lolo dan PT AGU dengan iktikad baik," tutur Pak Gazali.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pemasangan spanduk ini dilakukan atas arahan dan petunjuk dari aparat penegak hukum sebagai langkah preventif untuk memberikan kepastian batas yuridis.

> "Sesuai arahan dari Bapak Kapolsek Montallat, agar kami buatkan rambu-rambu atau spanduk larangan agar supaya jelas status quo-nya. Ini adalah upaya kami untuk menjaga kondusifitas, agar tidak terjadi tumpang tindih aktivitas di lapangan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal," jelasnya.

Pihaknya juga menegaskan akan menempuh jalur konstitusional selanjutnya.

> "Dan yang berikutnya kami akan bertemu dengan Bapak Kapolres Barito Utara, agar bisa berikan arahan dan petunjuk yang baik, agar di antara kedua belah pihak ini tidak ada saling ribut nantinya. Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan penyelesaian secara bermartabat," tutup Pak Gazali.

*IV. AZAS KESEIMBANGAN DAN KETERBUKAAN*

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan memberikan hak jawab kepada pihak manajemen PT. Antang Ganda Utama (AGU) terkait:

1. Dugaan keterlambatan pembayaran SHK;

2. Dugaan pemblokiran komunikasi terhadap pengurus Poktan;

3. Status hukum dan komitmen terhadap SPK No. 001/DSN-AGU/SPK/XII/2017.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni berimbang (_cover both side_), akurat, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pihak Poktan Kebun Lolo menegaskan bahwa aksi pemasangan spanduk ini bukanlah tindakan anarkis, melainkan bentuk pemberitahuan yuridis dan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak-hak mereka sebagai petani mitra yang dilindungi oleh undang-undang.

(Henry,A)