INFO POLRI ID NTB, ​DOMPU — Media info polri menyoroti tajam dugaan ketidaksesuaian data jumlah siswa pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di SDN 37 Pekat, Kabupaten Dompu. Temuan lapangan dan laporan warga mengindikasikan adanya selisih signifikan antara data resmi kementerian dengan realitas aktivitas belajar-mengajar harian di sekolah tersebut.

​Berdasarkan data resmi Dapodik, SDN 37 Pekat tercatat memiliki sebanyak 28 siswa terdaftar. Namun, penelusuran langsung di lokasi beserta keterangan dari masyarakat sekitar menunjukkan bahwa jumlah siswa aktif yang mengikuti kegiatan pembelajaran harian hanya berkisar 6 hingga 10 anak. Lebih jauh lagi, aktivitas di sekolah tersebut dilaporkan sudah sepi dan kosong sejak pukul 10.00 hingga 11.00 WITA.

​Masyarakat setempat mengonfirmasi bahwa populasi anak usia sekolah dasar yang bermukim di wilayah tersebut memang sangat terbatas dan diperkirakan hanya sekitar 10 orang. Kondisi ini memicu spekulasi serta pertanyaan serius dari warga terkait keabsahan keberadaan sisa nama siswa yang tercantum dalam sistem Dapodik.

​Media info polri menilai perbedaan angka yang signifikan ini bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan mengindikasikan dugaan kuat manipulasi data Dapodik (siswa fiktif).

Praktik semacam ini berpotensi merugikan negara melalui penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun alokasi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak tepat sasaran.

​Atas temuan ini, Media info polri menyampaikan tuntutan tegas:

​Dinas Pendidikan, Genit, dan Olahraga Kabupaten Dompu untuk segera turun ke lapangan dan melakukan verifikasi faktual serta evaluasi total terhadap data Dapodik SDN 37 Pekat.

​Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas potensi penyalahgunaan anggaran negara dan alokasi Dana BOS yang dihitung berdasarkan data siswa yang diduga fiktif.

​Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan tata kelola data pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Dompu agar kejadian serupa tidak berulang.

​Pendidikan yang jujur dan akuntabel adalah hak seluruh rakyat. Midia info polri akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan anggaran negara benar-benar tersalurkan untuk kemajuan pendidikan anak bangsa, bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.(ABDUL HARIS)

​