tabloidinfopolri.id, KUNINGAN — Kuasa hukum penggugat, Abdul Haris, S.H., menyanggah narasi yang menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, telah “lepas” dari gugatan perdata senilai Rp777,36 juta. Menurutnya, pernyataan tersebut harus diuji berdasarkan fakta transaksi, kedudukan para pihak, dan dokumen resmi proses peradilan, bukan semata-mata kesimpulan kuasa hukum tergugat.

Dalam pemberitaan Voxpopuli.co.id, 28 Oktober 2026, kuasa hukum tergugat menyatakan U. Kusmana tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pinjaman lanjutan Rp550 juta. Mereka juga menyebut transaksi awal Rp100 juta telah diselesaikan melalui pembayaran Rp110 juta.

Namun, pelunasan satu transaksi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh persoalan dalam gugatan telah selesai, terlebih jika gugatan mencakup beberapa transaksi dan tuntutan yang harus dinilai secara terpisah.

“Kalau benar transaksi Rp100 juta telah lunas, silakan dibuktikan berdasarkan catatan transaksi dan dokumen yang sah. Tetapi, pelunasan transaksi tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh dalil gugatan. Harus jelas transaksi mana yang telah diselesaikan, siapa pihak yang terlibat, serta apa dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa seluruh tanggung jawab seseorang telah gugur,” demikian pokok sanggahan yang perlu ditegaskan oleh kuasa hukum penggugat.

Tidak menerima uang secara langsung bukan satu-satunya ukuran

Pernyataan bahwa Sekda tidak menerima uang secara langsung juga belum cukup, dengan sendirinya, untuk menuntaskan persoalan mengenai hubungan hukum para pihak.

Dalam sengketa perdata, hubungan hukum harus dinilai berdasarkan rangkaian fakta dan bukti, termasuk kesepakatan, komunikasi, peran masing-masing pihak, serta keterkaitan tindakan mereka dengan transaksi yang disengketakan.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah uang masuk ke rekening U. Kusmana, melainkan apakah terdapat dasar hukum dan bukti yang menghubungkan dirinya dengan kewajiban yang didalilkan penggugat.

Sebaliknya, penggugat juga tetap berkewajiban membuktikan dalil gugatannya. Tidak tepat menyatakan tergugat pasti bertanggung jawab sebelum pemeriksaan perkara menghasilkan kesimpulan hukum.

Keberatan dalam mediasi bukan putusan akhir

Pemberitaan yang sama menyebut kuasa hukum tergugat mengajukan keberatan agar U. Kusmana tidak perlu dihadirkan kembali dalam mediasi dan menyatakan hakim mediator meminta penyusunan resume mengenai hal tersebut.

Fakta ini harus dibaca secara cermat. Permintaan menyusun resume atau penyampaian keberatan dalam proses mediasi tidak dengan sendirinya berarti pengadilan telah memutus bahwa seseorang tidak mempunyai hubungan hukum dengan sengketa tersebut.

Perlu dibedakan antara pendapat kuasa hukum, perkembangan proses mediasi, dan putusan atau penetapan pengadilan yang memiliki konsekuensi hukum. Ketiganya tidak dapat dipertukarkan.

Dengan demikian, istilah “lepas dari gugatan” perlu dijelaskan secara tepat: apakah hanya berarti pihak tergugat meyakini dirinya tidak bertanggung jawab atas transaksi tertentu, atau benar-benar merujuk pada tindakan hukum yang mengakhiri kedudukannya sebagai pihak dalam perkara.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh

Perkara Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Kng berkaitan dengan sengketa yang diberitakan bernilai pokok Rp777.360.000. Karena perkara masih berada dalam proses hukum, pemberitaan seharusnya membedakan fakta yang telah didukung dokumen, keterangan masing-masing pihak, dan kesimpulan yang belum diputus pengadilan.

Pihak penggugat berhak mempertahankan dalilnya dan mengajukan bukti, sementara pihak tergugat berhak membantahnya. Namun, pernyataan bahwa seorang pejabat telah clear and clean dari suatu sengketa tidak semestinya dipahami sebagai kemenangan hukum final apabila belum ada dasar resmi yang mendukung kesimpulan tersebut.

Inti sanggahan ini sederhana: klaim tidak memiliki hubungan hukum langsung harus dibuktikan, sedangkan klaim telah “lepas dari gugatan” harus dijelaskan dasar dan akibat hukumnya. Jangan sampai opini salah satu pihak dipersepsikan publik sebagai putusan pengadilan.

Hingga terdapat kejelasan berdasarkan dokumen resmi, status perkara dan kedudukan masing-masing pihak harus disampaikan secara akurat, berimbang, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam konteks sengketa yang sedang berjalan. ( Mul/Andr)